SNI Satgas Nawacita Indonesia: Plastik vs Kertas, Keliru Membaca Regulasi Sampah

156
SNI Satgas Nawacita Indonesia: Plastik vs Kertas, Keliru Membaca Regulasi Sampah
Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah Satgas Nawacita Indonesia
JAKARTA, banten.indeksnews.com – SNI satgas Nawacita Indonesia sangat perhatian dalam urusan yang rumit dan mendunia “Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama, tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyata dan jadi,” Presiden Joko Widodo.

Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia memberi saran agar Presiden Jokowi kembali duduk bersama dengan lintas menteri, dan lembaga swadaya yang kompeten dalam bidang “tata kelola sampah” untuk bahas UUPS khususnya Pasal 12,13, 14, 15,21,44 dan 45. Minggu 13 Juni 2021.

SNI Satgas Nawacita Indonesia selalu memperhatikan langkah selanjutnya di follow up lintas menteri bersama dengan perusahaan produk berkemasan untuk membuat kesepakatan pelaksanaan Pasal 14 dan 15 UUPS. Agar semua pihak bisa berbenah atas kegagalan pengelolaan sampah agar tercipta Sistem Tata Kelola Sampah Indonesia yang benar sesuai UUPS.

Sudah beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet membahas khusus masalah sampah, tapi para menteri-menteri pembantu Jokowi tidak memberi umpan balik solusi yang benar sampai sekarang.

Bahkan Presiden Jokowi telah mengumpulkan belasan kepala daerah dan para menteri kabinet kerja dan menginginkan berbagai pihak yang terlibat untuk memberi solusi terkait urgensi pengelolaan sampah di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sektor persampahan seharusnya sigap dan mengambil langkah stratejik guna mengatasi masalah sampah. Jangan tersandera pada urusan sampah plastik saja. Tidak ada kemajuan dalam urusan sampah secara umum, bila terus-terusan berbicara subyektif terhadap sampah plastic yang jumlahnya sangat sedikit diantara jenis sampah lainnya.

BACA JUGA:  Polisi Tetapkan Direktur-Komisaris PT ASA Sebagai Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19 di Jakbar

Begitu pun Kementerian Perindustrian (Kemenperind) juga sepertinya keliru dalam mengendalikan industri bahan baku daur ulang plastik dan industri berbahan baku lainnya berbasis plastik original. Pada akhirnya, para industri di obok-obok dalam soal produknya yang berahir dengan sampah.

Belum lagi masuk ke masalah impor scrap yang bercampur alias sama saja impor sampah dan itu tidak diperbolehkan. Kenapa para industri daur ulang suka impor, karena pada dasarnya sampah di luar negeri tidak dibeli, malah siapa yang mengambil sampah akan dibayar oleh produsen sampah.

Diperparah, asosiasi daur ulang dan asosiasi bank sampah sebagai komunitas yang strategis mengawal pengelolaan dan pengolahan sampah juga ikut terlena atas ulah oknum-oknum tertentu yang mainkan peran antagonis dalam urusan sampah, ahirnya diduga keras mereka tersebut ikut berjamaah dalam permainan negatif.

Semua Akan Menjadi Korban

Dalam menyelesaikan masalah sampah di Indonesia, sama sekali tidak ada amanat dalam UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) yang menyorot atau menyuruh menghentikan atau mengurangi penggunaan produk. Hanya ada mengurangi sampah, antara produk dan sampah artinya sangat berbeda. Jangan dibolak balik. Demikian Asrul selaku Direktur Green Indonesia Foundation Jakarta.

Mengelola sampah (dalam konteks plastik atau kemasan plastik dan lainnya) sangat lengkap penjelasannya dalam Pasal 15 UUPS “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam” Pasal ini sangat berperan dalam pelaksanaan Extanded Producer Responsibility (EPR) yang akan berlaku efektif 2022.

Ditambahkan lagi dalam penjelasan Pasal 15 pada UUPS lebih jauh mengatakan “Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang”

BACA JUGA:  Pemerintah Pastikan Perkara Utang SEA Games 1997 Tetap Berlanjut Meski Bambang Trihatmodjo Cabut Gugatan

Berdasarkan Pasal 15 UUPS, para industri produk atau industri produk berkemasan. Apa saja bahan bakunya tidak perlu harus saling menjatuhkan, untuk klaim diri sebagai produk ramah lingkungan. Tidak ada gunanya, itu sama saja bertempur dalam kebodohan.

“Paling penting dilakukan oleh berbagai pihak dalam memenuhi standar daur ulang adalah saling koordinasi. Terutama berkaitan produk kemasan yang susah di daur ulang, harus dilakukan redesign agar bisa di daur ulang”. Selanjutnya lakukan pelabelan atau standar nilai ekonomi ex-produk atau sampah. Tambah Asrul yang juga Pendiri Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Indonesia.

Setelah Plastik Oxium muncul Serangan Kertas

Belum selesai polemik Kantong Plastik Berbayar (KPB) atau Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) sejak 2016, muncul perang plastik oxo menghantam plastik konvensional (basis plastik daur ulang) dengan berbagai cara. Sekarang malah lebih parah karena beberapa toko modern menjual kantong plastic jenis oxium yang berbahan baku singkong. Lebih parahnya penjualan ini berdasarkan Peraturan Menteri Lhk Nomor P.75 Tahun 2019 Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Plastik Oxium menghantam plastik konvensional karena menganggap produk oxium ramah lingkungan. Hanya itu alasannya, padahal tidak ada plastik yang ramah lingkungan, semua meninggalkan jejak mikroplastik, termasuk plastik Oxium.

Juga terjadi dorongan penggunaan produk kemasan yang berbahan kertas, konon katanya 100 % berbahan baku kertas tanpa unsur plastik dalam produksinya. Semua berbahan baku organik kayu.

Tapi produk ini juga tidak ramah lingkungan, karena harus babat hutan dulu. Disamping harga produknya mahal dan pasti konsumen atau rakyat yang dibebankan. Hanya dengan alasan mudah terurai, sudah dijadikan alasan solusi sampah. Padahal bukan demikian cara pandang dalam solusi sampah.

BACA JUGA:  Kartu Prakerja Gelombang 18 Segera Dibuka, Simak Syaratnya untuk Dapatkan Insentif Jutaan Rupiah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga jangan diam dalam kondisi para perusahaan industry produk berkemasan dan industri daur ulang diserang mati-matian oleh sesama industry atau produk lainnya. Harusnya Kemenperin memanggil para pengelola industri untuk duduk bersama. Kalau terjadi perang produk seperti itu, semuanya akan rugi. Ujungnya masyarakat konsumen akan menjadi korban.

Dunia persampahan Indonesia semakin memberi tanda ketidakpastian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (pemda) semakin menunjukkan kekakuan sikap dalam mengurai permasalahan sampah, tata kelola sampah – waste management – Indonesia, terutama di wilayahnya sendiri.

 

 

Artikel sebelumyaSNI Satgas Nawacita Indonesia Solusi Sampah Bukan melarang Menggunakan Produk Plastik
Artikel berikutnyaSaudi Arabia Hanya Membuka Haji 2021 Dengan 60 Ribu Kuota Untuk Penduduk Saudi Dan Ekspatriat