SNI Satgas Nawacita Indonesia: Perubahan Paradigma Kelola Sampah Melalui EPR

247
SNI Satgas Nawacita Indonesia: Perubahan Paradigma Kelola Sampah Melalui EPR
H. Asrul Hoesein menjadi Narasumber di DPD RI awal tahun 2020 di Senayan DUDUK JAs abu abu
JAKARTA,banten.indeksnews.com – SNI Satgas Nawacita Indonesia mendorong .Extended Producer Responsibility (EPR) yang merupakan Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang diperluas.

“Membutuhkan sistem pelaksanaan yang konsistensi dan komitmen antar pihak secara jujur dan terbuka untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan industry sendiri secara bersamaan” Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia. Sebenarnya negara pertama memulai program EPR adalah Swedia disusul hampir semua Negara sudah memberlakukan EPR, sementara Indonesia baru akan efektif tahun 2022. EPR merupakan konsep program dimana perusahaan produk berkemasan berkewajiban mengelola ex produknya atau sisa produk yang berahir dengan sampah. EPR pertama kali diperkenalkan secara resmi di Swedia oleh Thomas Lindhqvist tahun 1990 kepada Kementerian Lingkungan Hidup Swedia.

Asrul Hoesein yang baru saja bertugas dalam jajaran SNI Satgas Nawacita Indonesia, sebagai Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah dalam keterangannya akan focus memberi masukan sekaligus road map EPR pada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait, agar dalam waktu singkat Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk memberlakukan efektif EPR 2022 yang akan datang, setelah ditunda sekitar 10 tahun oleh MenegLH Prof. Kambuaya. Senin 14 Juni 2021.

EPR bukan hal baru untuk dilaksanakan, karena pada masa Presiden SBY-JK, ada tiga menteri Negara Lingkungan Hidup membahasnya. MenegLH Rachmat Witoelar yang pertama mengangkat program EPR ini tahun 2008, sehingga lahirlah UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). “Pelaksanaan EPR adalah absolut dan menjadi PR besar bari pemerintahan Presiden Joko Widodo” Tegas Asrul, pemerhati dan pengamat regulasi sampah Indonesia.

Program EPR akan membuat produsen produk bertanggung jawab untuk seluruh siklus hidup produk dan terutama untuk pengambilan kembali, daur ulang, dan/atau pembuangan akhir dengan kerja sama pihak terkait.

BACA JUGA:  Perenang Belanda di Olimpiade 2020 Tokyo, Masih Turunan Jawa

Melaksanakan EPR pada pengelolaan sampah tidak bisa secara parsial dan harus komprehensif dalam satu rel yang dikendalikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara nasional. Artinya perusahaan industry produk berkemasan tidak boleh seenaknya menentukan sikap dan program pelaksanaan EPR tanpa sinergitas berbasis perundangan-undangan yang berlaku.

Apalagi dana EPR itu telah dimasukkan dalam mekanisme harga sebuah produk, maksudnya ada keterlibatan dana konsumen (Baca:rakyat) pada EPR itu sendiri karena telah membeli dan membayar barang/produk untuk dikonsumsinya. Setidaknya bila sampah dikelola maka dana EPR itu harus kembali lagi kepada konsumen atau siapa yang mengelola sampahnya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang dirugikan bila EPR dilaksanakan diatas system yang benar dan bertanggungjawab.

Indonesia dalam menyikapi EPR berbeda dengan luar negeri, karena dalam UUPS, pada Pasal 21 Ayat 1 huruf (a) disebut bahwa Pemerintah memberikan: insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, berarti ada hak atau reward (penghargaan) kepada yang mengelola sampahnya. Hal inilah merupakan motivasi yang kuat bagi masyarakat dalam merubah pola pikir dan cara pandang guna merespon positif terhadap sampah yang diproduksinya sendiri.

Kaitan EPR dan Insentif inilah terdapat ruang kosong bila tidak dikendalikan oleh pemerintah, sangat berpotensi terjadi penyimpangan dana EPR yang tentu berimplikasi negative terhadap meluapnya sampah. disebabkan minim atau tidak adanya dana pengelolaan sampah. Maka dengan melaksanakan EPR, tidak ada alasan lagi kekurangan dana pengelolaan sampah. Karena dana pengelolaan sampah ekuivalen dengan produksi sampah.

“Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR harus segera mengisi ruang kosong tersebut, agar terjadi kesempatan atau opportunity penggalian dana pengelolaan sampah yang sekaligus menjadi jembatan yang sangat kuat dan positif dalam merubah paradigma masyarakat kelola sampah” tambah Asrul Founder Green Indonesia Foundation Jakarta.

BACA JUGA:  Pemerintah Pastikan Perkara Utang SEA Games 1997 Tetap Berlanjut Meski Bambang Trihatmodjo Cabut Gugatan

Sementara dasar pemerintah untuk mengendalikan dana EPR tersebut sangat jelas tertuang dalam UUPS, khususnya pada Pasal 15 secara tersurat menyatakan bahwa Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Sementara Pasal 15 tersebut baru dapat terlaksana dengan baik bila terlebih dahulu menentukan nilai EPR terhadap ex-produk atau sampah, sebagaimana amanat Pasal 14 UUPS, artinya setiap kemasan harus diberi label nilai ekonomi disamping label teknis yang telah ada. Laabel teknis dan label ekonomi sangat terkait dalam pelaksanaan atau menentukan nilai EPR.

Perlu diketahui semua pihak, khususnya kepada perusahaan multy nasional industry produk berkemasan bahwa perusahaan akan rugi sendiri bila melaksanakan program EPR secara sendiri-sendiri atau secara parsial dan berpotensi berhadapan dengan hukum, sebaliknya terjadi efisiensi dan efektifitas bila dilaksanakan secara kolaborasi yang konprehensif dan massif seluruh Indonesia. “Bila pelaksanaannya dikendalikan secara professional, Indonesia akan segera keluar dari darurat sampah” demikian Asrul yang juga Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) Surabaya.

SATUAN TUGAS NAWACITA. Asrul Hoesein
Ketua Komisi Penegakan UUPS

Artikel sebelumyaAnji Sempat Posting Video Musik Putus Atau Terus yang Dinyanyikan oleh Mahalini, sebelum Ditangkap Polisi
Artikel berikutnyaWahidin Halim Lantik 22 Pejabat Dinkes Provinsi Banten