SNI Satgas Nawacita Indonesia: Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah?

128
SNI Satgas Nawacita Indonesia: Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah?
Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia ft bin 1
JAKARTA,banten.indwksnews.com- SNI Satgas Nawacita indonesia prihatin 12 tahun UU sampah tanpa ada solusi dan gerakan yang jelas. Setiap kesempatan Presiden Joko Widodo bila bicara tentang sampah nampak gemetar menahan emosinya, karena masalah sampah ini belumlah memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana Indonesia bisa keluar dari permasalahan sampah yang sangat penting untuk diselesaikan.

Tanda atau kode kekesalan Presiden Jokowi tersebut haruslah kita tangkap untuk sesegera mungkin melakukan restorasi pola pikir dan pola tindak dalam menyikapinya dengan sebuah inovasi yang bisa menguntungkan semua pihak, dengan cara melaksanakan regulasi persampahan dengan benar dan bertanggungjawab.” jelas Asrul Hoesein. Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia. Selasa, 15 Juni 2021.

“Bagaimanapun seriusnya Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah darurat sampah Indonesia ini, bila kita tidak mendukung sepenuh hati dengan kerja maksimal yang professional, tentu akan menjadi sia-sia dan dipastikan semua pihak akan menuai kerugian dan menjadi bom waktu” demikian Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia pada media ini by sambungan telepon.

Asrul Hoesein Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia bin3
Asrul Hoesein, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah SNI Satgas Nawacita Indonesia bin3

Setelah melewati masa dua belas tahun terbitnya Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Namun, pada tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan dalam UUPS masih banyak menunggak, yang memandatkan 1 muatan materi untuk diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), 7 muatan materi dalam Peraturan Pemerintah (PP), 6 muatan materi dalam Peraturan Daerah (Perda), dan 2 muatan materi dalam PP dan/atau Perda (berdasarkan kewenangan). Semuanya ini harus segera diselesaikan dalam masa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dalam sisa masa jabatannya.

Beberapa materi muatan dimandatkan pada level PP telah diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP-81/2012). Tapi beberapa pengaturan yang telah didelegasikan dalam PP lainnya belum terbit. “Termasuk misalnya PP untuk pedoman pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) enis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan sampah. Juga paling penting adalah PP yang mengatur pelaksanaan Pasal 15 UUPS tentang tanggung jawab produsen terhadap ex-produknya atau lebih umum dikenal istilah Extanded Produser Responsibility (EPR), Tegas Asrul, Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia (YAKSINDO).

BACA JUGA:  Pemerintah Pastikan Perkara Utang SEA Games 1997 Tetap Berlanjut Meski Bambang Trihatmodjo Cabut Gugatan

Tentang insentif bagi pengelola sampah ini, belum ada PP yang mengatur. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan. Pengurangan Sampah oleh Produsen, juga masih pincang karena hanya menyebut insentif bagi perusahaan produsen produk berkemasan. Tidak secara komprehensif menyentuh seluruh pengelola sampah. Sementara perusahaan produsen tidak bisalah melaksanakan kewajibannya bila tidak sinergi dengan para pengelola sampah secara keseluruhan.

Begitu pula PP 81/2012 tidak mengatur insentif/disinsentif. Sementara Pasal 15 ayat (4) PP 81/2012 memandatkan tata cara pengurangan sampah diatur dengan PermenLHK dan Pasal 20-25 Permendagri No. 33 Tahun 2010 yang mengatur insentif dan disinsentif pengelolaan sampah oleh daerah tidak pernah dijalankan, celakanya Permendagrinya telah dicabut tahun 2016 oleh Menteri Dalam Negeri.”Presiden Jokowi segera memerintahkan Mendagri untuk menerbitkan kembali Permendagri 33/2010 tersebut” Tambah Asrul, Inisiator Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.

Artikel sebelumyaCristiano Ronaldo Singkirkan Minuman Coca Cola, Saat Wawancara jelang Portugal Kontra Hungaria
Artikel berikutnyaST Burhanuddin Jaksa Agung Akan Usut Laporan Skandal Impor Emas Rp 47,1 T