Rencana Pemerintah Mengenakan Pajak Untuk Sembako dan Jasa Pendidikan, Ini Kata Komisi XI DPR RI

127
JAKARTA,banten.indeksnews.com-Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan di Indonesia. Rencana tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tersebar di kalangan publik.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menilai, masalah perpajakan di Indonesia sangat memperihatinkan. Setidaknya selama 12 tahun realisasi pajak meleset dari target Pemerintah yang ditetapkan atau shortfall pajak.

“Namun, hendaknya upaya meningkatkan penerimaan pajak yang direncanakan Pemeritah, tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat kecil,” kata Heri Gunawan, dikutip dari tribunnews.com, Sabtu 19 Juni 2021.

Lanjut Heri Gunawan, pihaknya bisa memaklumi pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk pembiayaan APBN 2021 atau 2022 tidak bisa terus-terusan mengandalkan utang.

“Rasio utang makin mendekati batas yang ditetapkan Undang Undang, Belum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diimplementasikan ke masyarakat. Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR,” ujar Hergun sapaan akrab Legislator Partai besutan Prabowo Subianto ini.

Namun Hergun menegaskan, Komisi XI DPR belum menerima draf resmi Revisi UU KUP. DPR saat ini dalam posisi menunggu draf Revisi UU KUP, agar dapat melihat secara keseluruhan bagaimana fondasi dalam sistem perpajakan.

“Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong?. Siapa yang pantas untuk dipajaki secara lengkap berdasarkan sektor, dan pelaku ekonomi. Kami siap membahasnya dengan pemerintah untuk mencari solusi perbaikan penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” tandas Hergun.**

Iklan

Artikel sebelumyaMassa Pendukung Habib Rizieq Desak Bima Arya Lengser Dari Jabatan Wali Kota Bogor
Artikel berikutnyaKabareskrim Polri Perintahkan Sikat Habis Pinjaman Online Ilegal