Kemenkumham: Bukan Usir Pedagang dalam Ambil Alih Pasar Babakan Tangerang

129
Kemenkumham: Bukan Usir Pedagang dalam Ambil Alih Pasar Babakan Tangerang
petugas kemenkumham
JAKARTA,banten.indeksnews.com-  Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ambil alih Pengelolaan Pasar Babakan, Cikokol, Kota Tangerang, Rabu (23/6). Namun, penertiban ini bukan untuk mengusir pedagang atau akan direlokasi ke tempat lain. Pedagang dipesilahkan tetap berdagang. Pengelolaannya yang ditertibkan agar tercipta administasi yang baik.

Dalam siaran pers Biro Hukum dan Humas Kemenkumham yang diterima, Redaksi malam ini disebutkan Penertiban secara administratif ini tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan lahan milik Lementerian Hukum dan Ham .

Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan rekomendasi BPK terkait permasalahan pengelolaan aset negara, khususnya dalam pengelolaan Pasar Babakan, menjadi atensi serius.

“Mengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) bukan hal yang mudah. Proses pengelolaan BMN akan terpenuhi secara baik apabila telah tercapainya kondisi tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik,” katanya.

BUKAN MENGUSIR

Kasubag Advokasi Hukum Kementerian hukum dan Ham  Taufik Sabarudin menambahkan penertiban pasar, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tangerang upaya mematuhi peraturan perundangan, khususnya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kami ingin tertibkan berdasarkan aturan, itu saja. Kalau memang ada potensi pemasukan (bagi) negara, ya itu harus dsetorkan ke kas negara. Jangan kita justru berbuat yang sebaliknya, mengikuti yang tidak benar, yang biasa itu belum tentu benar,” jelasnya.

Menurut Taufik, retribusi yang mungkin sudah pernah diambil dari para pedagang yang saat ini menjadi pemasukan bagi pengelola atau pribadi, itu tidak dibenarkan. Seharusnya retribusi itu masuk ke kas negara.

“Kami coba umumkan bahwa yang benar itu (retribusi) seperti ini (masuk kas negara). Semoga ini dipahami oleh seluruh kalangan, terutama pedagang,” ujar Taufik.

Dia mengingatkan penertiban ini bukan untuk mengusir atau melarang para pedagang ini untuk berdagang.

BACA JUGA:  MAKI Temukan Dugaan Pemotongan Insentif Nakes COVID-19 di Salah Satu RS di Serang

Hanya saja barangkali ada pemasukan di sini, itu harus disetorkan ke negara.

“Nah itu yang akan kami tertibkan,” sambungnya.

Saat penertiban dan juga sosialisasi kepada para pedagang dilakukan, dalam bentuk pemasangan spanduk dan stiker.

Tim Kementerian hukum dan ham terdiri dari Biro Umum, Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, serta Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, bekerja sama dengan jajaran Polres Metro Kota Tangerang.

EDUKASI

Pemasangan atribut dimaksudkan untuk mengedukasi kepada seluruh pihak bahwa pengelolaan pasar telah beralih kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham.

Dimana segala bentuk pembayaran dianggap tidak sah, jika tidak mendapatkan izin dari Setjen Kementerian hukum dan ham dan Kementerian Keuangan.

“Oleh karena itu pengelolaannya kami ambil alih, mulai sejak saat ini berdasarkan spanduk yang telah kami pasang,” tegas Taufik.

“Pemasangan ini berkekuatan hukum ya. Jadi manakala ada yang mencopot atau mencabut spanduk atau stiker ini, akan berimplikasi kepada hukum,” tambahnya.

Kasubag Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian hukum dan ham, Adi Gunawan mengutarakan sejak berdirinya pasar ini tidak ada sama sekali setoran PNBP-nya ke kas negara.

“Kedepannya, kami harus mengusulkan ke Kementerian Keuangan, menghitung berapa luas (pasar), (menghitung) pendapatannya berapa, setor ke negaranya berapa per tahun,” ujar Adi di tempat yang sama.

Adi bersyukur, jika ada pihak yang mencoba untuk menempuh jalur hukum dalam pengambilalihan pengelolaan pasar ini. Pasalnya, legalitas pengelolaan pasar ini bisa terang benderang melalui proses hukum.

“Biar jelas. Pedagang pun nanti nggak resah, itu yang kami jaga. Khawatirnya isu di luar, ini akan direlokasi menjadi lahan apa, tidak ada sama sekali. Tetap pedagang silakan berdagang, yang jelas kita proses ini menuju ke administrasi yang lebih tertib,” tutup Adi.

BACA JUGA:  Jazuli Abdilah Anggota DPRD Provinsi Banten: Wali Kota Tangerang kurang hati-hati dalam memberikan pernyataan,Dalam menyingkapi Temuan Kemensos
Artikel sebelumyaPWI Jaya Gelar Orientasi Wartawan bagi Calon Anggota PWI, ke-10
Artikel berikutnyaKepala Dispora Tangsel Didesak Para wartawan Untuk Dicopot, Akibat Arogansi