Ismail Hasani SETARA Institute: Presiden Seharusnya Merespons Substansi Kritik, Kritik Bukan Formalitas Demokrasi

150
Ismail Hasani SETARA Institute: Presiden Seharusnya Merespons Substansi Kritik, Kritik Bukan Formalitas Demokrasi
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani ft istimewa
JAKARTA, banten.indeknews.com- Ismail Hasani menanggapi Respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan menempatkan kritikan BEM UI terkait poster ‘The King of Lip Service’ sebagai formalitas demokrasi. Anggapan tersebut terlihat dari konteks respons Presiden yang melihat kritikan tersebut sebagai bentuk ekspresi mahasiswa, bahkan juga menyebut sedang belajar mengekspresikan pendapat.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menyatakan, substansi kritikan BEM UI justru luput dari pembahasan, yakni landasan poster ‘The King of Lip Service’ itu.

“Presiden seharusnya menjawab, serta menjelaskan kepada publik pelbagai hal yang menjadi substansi kritikan BEM UI, seperti: mengapa tidak kunjung muncul saat didemo, padahal sebelumnya Presiden mengucapkan kangen didemo. Yang terjadi justru represifitas aparat terhadap demonstran; mengapa pelemahan KPK secara massif dilakukan, padahal Presiden berjanji melakukan penguatan KPK; terkait pasal karet di UU ITE yang secara nyata menimbulkan pelbagai kriminalisasi, dan seterusnya,” papar Ismail Hasani, Selasa (29/6/2021).

Ismail menilai, konteks kritikan BEM UI tersebut pun pada dasarnya juga menjadi kritikan pelbagai organisasi masyarakat sipil yang menentang sejumlah upaya pelemahan KPK dan kriminalisasi warga negara dengan menggunakan pasal karet UU ITE.

“Kritik BEM UI, serta kritik pelbagai elemen masyarakat sipil, seharusnya jangan dilihat sebatas ekspresi kebebasan berpendapat, karena di dalamnya ada pelbagai kritikan dan koreksi atas sejumlah persoalan di negeri ini,” ujar Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.

Ismail menjelaskan, kebebasan berpendapat tersebut justru menjadi konteks yang menjamin keberlangsungan aktivitas-aktivitas partisipasi masyarakat dalam mengkritisi pemerintah, sehingga pemerintah jangan menggunakannya untuk formalitas dalam menanggapi pelbagai kritikan publik.

“Respons-respons formalitas terhadap kritikan publik justru memperlihatkan kualitas demokrasi yang rendah, serta juga mencerminkan minimnya argumentasi dan kecakapan komunikasi publik pemerintah dalam menjawab kritikan publik,” tegas Ismail.

BACA JUGA:  JOKOWI AKAN MEMIMPIN G20.

Ismail menyebut, respons Presiden yang diarahkan kepada kampus-kampus agar tidak menghalangi kebebasan mahasiswa dalam berekspresi seharusnya menjadi teguran kepada kampus-kampus agar tidak lagi menjadi alat pasung kebebasan berekspresi mahasiswa, termasuk jika bentuk ekspresi tersebut adalah kritikan kepada pemerintah dan rektorat kampus.

“Pejabat kampus seharusnya fasih berdemokrasi, sehingga kampus dapat menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan kemerdekaan pikiran,” tegas Ismail.

Ismail menghimbau, fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 seharusnya jangan dijadikan alasan untuk tidak merespons kritik publik.

“Jika Presiden fokus pada substansi kritik publik, termasuk yang dilakukan BEM UI, maka seharusnya Presiden melakukan evaluasi terhadap jajarannya,” imbuh Ismail.

Karena, lanjut Ismail, kritik tersebut muncul lantaran sejumlah kebijakan dan tindakan jajaran di bawah Presiden yang tidak kondusif bagi kelangsungan demokrasi.

“Hal seperti inilah yang pada dasarnya mengganggu fokus pemerintah dalam penanganan pandemi, bukan kritik publik,” pungkas Ismail .

Artikel sebelumyaJokowi: Negara Demokrasi , Kritik Boleh Boleh saja tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopansantunan
Artikel berikutnyaTiga Kelompok JAD Ditangkap Densus 88, Jakarta Dan Bangka Belitung