Prof Hamdi Muluk Pakar Psikologi Politik UI , Kritisi BEM UI atas kinerja Presiden lewat meme degradasi level mahasiswa UI

408
Prof Hamdi Muluk Pakar Psikologi Politik UI , Kritisi BEM UI atas kinerja Presiden lewat meme degradasi level mahasiswa UI
Pakar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk.
DEPOK, banten.indeksnews.com- Prof Hamdi Muluk angkat bicara Buntut dari Postingan meme BEM UI di medi sosial Instagram dan Twitter yang menyebut Jokowi: The King of Lip Service, berujung pemanggilan oleh Direktorat Kemahasiswaan UI.

Bahkan, mulai dari dosen hingga pakar UI pun turut menanggapi postingan anak asuhnya di Kampus Jaket Kuning itu. Salah satunya dari Pakar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk.
Menurut Prof Hamdi, apa yang dilakukan BEM UI itu sebagai bentuk degrarasi terhadap kualitas kritisi mahasiswa UI.

“Meme Jokowi: The King of Lip Service, ini degradasi donk buat level mahasiswa UI. Kalau mahasiswa itu memang serius mau meng-kritisi kebijakan, dia bikin disitu BEM UI Kajian Strategis, dia galang dengan dosen, bikin paper ilmiahnya,” tutur Prof Hamdi Muluk kepada RRI, Senin (28/6/2021).

Dalam konteks kebebasan berpendapat dalam negara berdemokrasi menyampaikan pendapat di jamin oleh Undang Undang. Meski demikian, kata Prof Hamdi kebebasan berpendapat tetap harus mengindahkan batasan batasan sesuai koridor hukum.
“Kalau ngga ada batasan kita nanti jadi negara anarkis,” ucapnya.

Jika BEM UI serius hendak mengkritisi sebuah kebijakan karena berada dilingkung civitas akademika, sebaiknya gunakan jalur yang ada dengan benar. Yakni dengan menyusun poin poin usulan berhasis kajian, lalu menyampaikannya ke DPR dan Pemerintah.

“Kalau memang BEM UI serius mau bersikap kritis kenapa anda tidak usulkan poin poin apa yang anda mau revisi, buat kajiannya dan sampaikan ke DPR. Kritiknya itu harusnya dalam bentuk elegan, bukan meme gitu, bukan misalnya karikatur karikatur, bukan misalnya plesetan plesetan. Ini anak SMA, anak SMP juga bisa”.

“Misalnya yang dikritik BEM UI soal UU ITE, mana papernya, masukin ke DPR, masukin ke Pemerintah, suarakan lewat mimbar mimbar akademik, misalnya kajian akademik, seminar dan lain sebagainya supaya revisi itu sesuai dengan yang anda mau?,” terangnya.

Selanjutnya, Prof Hamdi juga menyoroti, kritikan BEM UI terkait TWK KPK. “Kan di UU sudah ada, Presiden tidak bisa intervensi KPK. Saya sependapat dengan ini, kalau Presiden intervensi KPK akan melanggar kostitusi, bisa dimakzulkan nanti,” ujarnya.

Kemudian, terkait kritisi BEM UI tentang demo. Menurut Prof Hamdi semua warga negara Indonesia diperbolehkan demo ke Istana selama tidak melanggar aturan yang ada.

“Soal demo. Semua orang juga boleh demo ke Istana. Cuman aturannya ngga boleh lewat dari pukul 18:00 WIB, ngga boleh anarkis dan ngga boleh macem macem. Dalam konteks kalau ada mahasiswa UI yang ditangkap Polisi karena demo harus dilihat kasus per kasus. Jangan mentang mentang dia mahasiswa. Kita juga mahasiswa dulu,” katanya.

“Kalau BEM UI ini mau marwahnya naik kelas dalam demokrasi, lebih bagus yang tadi ada bedanyalah dengan tempat lain. Tunjukkan intelektualitas, berbasis akademis, berbasis kajian. Ini akan jauh lebih terhormat menurut saya. Daripada memaksakan klaim, misalnya Jokowi gagal, Jokowi hanya tukang omong doang. Tolong tunjukkan?,” tegasnya.

Senada dengan Prof Hamdi, Pakar Tata Kota UI Lisman Manurung menyebutkan era kejayaan mahasiswa UI sebagai parlemen jalanan sudah habis, sejak masa Soeharto sebagai Presiden Otoriter berakhir.

“Sejak pemilu 1999 parlemen jalanan sudah mati gaya. Tokoh mahasiswa tidak punya gaya lagi. Mereka terpecah jadi kader partai atau LSM,” kata Lisman.

Kekuatan politik mengerucut di beberapa figur sesuai kekuatan politik masing-masing di daerah. Aksi aksi jalanan BEM sebagai tontonan penyegar gairah berpolitik bagi pemegang power yang banyak diisi lulusan terbaik luar negeri.

Sementara itu Pakar Kriminolog UI Prof Adrianus Meliala, bahkan speechless menanggapi meme postingan kritik BEM UI itu.

“Ngga jelas,” ujar Prof Adrianus Meliala singkat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Humas dan KIP UI terkait hasil pemanggilan 7 pengurus BEM UI oleh Direktorat Kemahasiswaan UI.

Artikel sebelumyaPilkades Serentak di Kabupaten Serang Digelar 11 Juli, Calon Kades Harus Divaksin
Artikel berikutnyaLebak Banten masuk zona merah COVID-19