Agen Pupuk Persulit Pemegang Kartu Tani Dapatkan Kuota Pupuk Bersubsidi, Segera Laporkan Kedinas Pertanian

JABAR, banten.indeksnews.com-Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghimbau kepada para petani untuk segera melaporkan kepada dinas, bila ditemukan agen pupuk (subsidi) mempersulit jumlah kuota pupuk yang sesuai saldo Kartu Tani.

Hal tersebut, disampaikan Kepada Dispertan Kabupaten Sukabumi, H Sudrajat, dalam menanggapi keluhan sejumlah petani di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, dibingungkan dengan kuota pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani (KT) yang disediakan Agen Pupuk tidak sesuai dengan jumlah berat dan jumlah yang sudah ditentukan pemerintah.

“Kami tegaskan, kalo ada kesulitan dalam mendapatkan dugaan kecurangan jumlah kuota pupuk subsidi dengan Kartu Tani, segera laporan kedinas petani, Nama Kios dan alamatnya, bukti keluhannya apa ?,” kata H Sudrajat Kepada Dispertan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Senin 12 Juli 2021.

Agen Pupuk

Sudrajat menambahkan, dalam menindaklanjuti laporan keluhan petani, seperti yang diberitakan sejumlah media online, keluhan dari sejumlah petani di wilayah Kecamatan Nyalindung, harus bisa pahami terlebih dahulu regulasi pengaturan sesuai jatah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Pendistribusian pupuk subsidi harus sesuai jadwal tanam dan jumlah kebutuhan.

“Asal jangan cenah atanapi beja (asal jngan katanya atau kabarnya), kalo benar adanya kita akan tindak sesuai ketentuan. Kalau pupuk itu memang pencairannya di atur sesuai jadwal tanam dan jumlah kebutuhannya. Tidak bisa dicairkan sekaligus,” tegas Sudrajat.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, Sudrajat menjelaskan, tidak harus petani yang sudah memiliki Kartu Tani, petani yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani (poktan) diwilayah tersebut, juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan syarat ketentuan yang berlaku.

“Kartu tani tidak harus menjadi penghalang bagi yang belum punya, ada cara lain untuk mendapatkan pupuk sesuai ketentuan, asalkan petani tersebut masuk kelompok tani yang ada dilokasinya,” jelas Sudrajat.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Kecamatan Nyalindung, dibingungkan dengan kuota pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani (KT) tidak sesuai dengan jumlah berat dan jumlah yang sudah ditentukan pemerintah.

Petani berinisial K asal Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, mengaku dirinya tidak bisa menebus pupuk subsidi sesuai dengan kuota yang seharusnya seusia dalam Kartu Tani.

“Seperti pupuk urea 81 kilo gram (kg) hanya bisa diambil atau ditebus sebanyak 50 kg, pupuk jenis NPK 120 kg hanya bisa ditebus 100 kg, dan pupuk organik 54 kg hanya diberikan 50 kg. Terus yang kami pertanyakan sisa kuota yang ada atau yang seharusnya kemana?,” tanya K yang juga sebagai  Anggota Poktan Tani Mandiri, Desa Mekarsari.

Hal senada diungkapkan pemilik Kartu Tani berinisial A, dirinya mengaku hanya diberi pupuk NPK 50 kg senilai Rp 120.000, dari jumlah kuota yang seharusnya diterima sebanyak 75 kg. Lalu, sisa 25 kg tidak bisa dikeluarkan atau diserap.

“Pemilik Kios Pupuk menyarankan agar para petani harus mencari sisi kuotanya lebih dari 25 kg sendiri,” tutur A menirukan ucapan pemilik kios pupuk.

Pemilik Kios Pupuk Imam Tani di Kecamatan Nyalindung, yang enggan disebutkan namanya dengan berdalih, apabila penebusan kuota pupuk subsidi yang kurang dari 50 kg, petani yang memiliki Kartu Tani tersebut harus mencari petani lainnya yang kelebihan bisa melengkapi jumlah pupuk pas di 50 kg.

“Kalau karung dibuka kami takut rugi, mengingat timbangan pupuk 1 zak atau satu karung beratnya 50 kg, terkadang kerap jumlah berat berkurang dari pabriknya. Saya tidak mau menangggung kerugian dan semua itu sudah ada kesepakatan dengan distributor Pupuk Kujang yang pusatnya di wilayah Garut,” ungkap pemilik kios Imam Tani.

Ia menambahkan, bahwa area pemasaran Kios Pupuk Imam Tani, Kecamatan Nyalindung, hanya bisa melayani Petani yang memiliki Kartu Tani di dua desa. Diantaranya Desa Mekarsari dan Desa Bojongsari. Selebihnya, bisa di Kios Pupuk milik (HZ) di Desa Cijangkar, dan Kios milik (HM) di Desa Nyalindung.

Arif Kepala Gudang Pupuk Kujang menjelaskan, terkait keluhan para petani dengan aturan jumlah kuota yang dijadikan alasan para pemilik Kios Puput yang enggan mengeluarkan pupuk bersubsidi dibawah kuota 50 kg, Sebaliknya, yang semestinya mendapatkan 70 kg dibuat dilema dengan terpaksa mengambil 50 kg sesuai yang diberikan kios pupuk tersebut.

“Tidak mungkin ada kekurangan timbangan atau susut dalam setiap karungnya. Pupuk yang dikirim dari pabrik selanjutnya didistribusikan ke distributor atau kios pupuk didaerah selalu ditimbang ulang kembali. Untuk itu, tidak mungkin kalo ada yang mengatakan pupuk dari kami selalu berkurang,” kata Arif.(CR-1/Red)

-
Artikel sebelumyaLois Owien : Tak Percaya Adanya Virus Covid-19, PB IDI Pastikan Keanggotaan dr Lois Sudah Kadaluarsa
Artikel berikutnyaBaru Di Era Wahidin Halim–Andika, Banten Memiliki Stadion Bertaraf Internasional