Pejabat Disdik Kabupaten Cianjur Terjerumus Kasus Korupsi DAK 2018, Ini Ulasan Vonisnya

58
Disdik
Foto : Kantor Disdik Kabupaten Cianjur Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
JABAR, banten.indeksnews.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, sempat diterpa kabar yang menghebohkan publik, dimana dua oknum pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, terseret kasus gratifikasi tindak pidana korupsi bersama Irvan Rivano Muchtar Bupati Cianjur periode 2016-2021 dan Tubagus Cepy Septiadi, kakak ipar Bupati Cianjur.

Kadua oknum pejabat Disdik Kabupaten Cianjur, diantaranya Cecep Sobandi yang saat itu menjabat Kapala Disdik, dan Rosidin saat itu menjabat Kabid SMP, kasus korupsi yang menjeratnya pada Desember 2018, bahkan sudah divonis dan menjalani hukuman atas perbuatannya.

Melansir dari Cianjurtoday.com, mengulas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat itu, dimana Irvan Rivano Muchtar Bupati Cianjur 2016-2021, ditangkap tim penyidik KPK karena diduga telah menerima suap terkait anggaran pendidikan tahun 2018, hingga dua oknum pejabat Kepala Disdik dan Kabid SMP (Cecep Sobandi dan Rosidin) ikut terjerat, hingga Hakim Mahkamah Agung memutuskan vonis hukum pejara dan denda subsider.

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, Kepala Disdik Kabupaten Cianjur (mantan) Cecep Sobandi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider dengan 3 bulan kurungan penjara.

Disusul dengan oknum Kabid SMP Disdik Kabupaten Cianjur, Rosidin yang divonis 5 tahun kurungan penjara dengan denda subsider Rp 250 juta dengan 3 bulan kurungan penjara.

Selain memvonis dua pejabat Disdik kabupaten Cianjur nonaktif, majelis hakim juga memvonis Tubagus Cepy Septiadi, dengan divonis 5 tahun dengan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan penjara, terdakwa Cepy terbukti ikut serta melakukan tindak pidana korupsi sunat DAK SMP tahun 2018.

Cepy dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah dalam kasus sunat DAK SMP di Cianjur tahun anggaran 2018, Cepy dikenakan Pasal 12 huruf F juncto Pasal 55 Undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam hasil pemeriksaan penyidik KPK, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi mengakui memerintahkan pemotongan sebesar 7 persen dari pagu anggaran proyek dinas pendidikan tahun 2018, hal tersebut dilakukan sesuai permintaan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Kadisdik Cecep mengaku, jika pemotongan dilaksanakan 10 persen berasal dari Kabid SMP Rosidin.

Cecep juga menyebutkan, Bupati Irvan Rivano Muchtar meminta dana di awal 2 persen dari 7 persen yang diminta. Sementara 5 persen lagi setelah dana diterima 137 sekolah penerima bantuan DAK pembangunan fisik SMP 2018.

Namun, saat itu dinas tidak ada anggaran untuk merealisasikan permintaan Bupati Irvan. Maka digelarlah pertemuan dengan MKKS, Sub Rayon dan para Kepala Sekolah penerima bantuan DAK di Hotel Signature, pertemuan dipimpin langsung Kadisdik Cianjur Cecep, dengan pembahasan permintaan Bupati dalam sebesar 2 persen dana awal dikumpulkan dari para kepala sekolah.

Sementara, Oknum pejabat Kabid SMP Rosidin mengaku, menggunakan uang hasil pemotongan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk keperluan pribadi, di antaranya membeli kendaraan bermotor.

Dalam kasus tersebut, Rosidin merupakan terdakwa aktor pemotongan DAK melibatkan terdakwa Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi dan keponakan Bupati, Irvan Rivano Mochtar.

Rosidin bersama Cecep terkena tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menerima uang pemotongan DAK untuk 137 SMP. Dalam kesaksiannya, Rosidin mengaku Disdik Kabupaten Cianjur mendapat alokasi DAK fisik SMP sebesar Rp 48,8 miliar yang diperuntukkan bagi 137 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Cianjur, dengan tahapan pencairan dibagi dalam tiga tahap.

Dalam OTT yang dilakukan KPK saat menangkap Bupati Irvan Rivano Mochtar, KPK mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga hasil pengumpulan dari para kepala sekolah yang menerima DAK pembangunan fisik SMP 2018.

Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara untuk terdakwa Irvan Rivano Mochtar dan tuntutan, jaksa KPK meminta majelis hakim mencabut hak politik Bupati nonaktifkan Irvan Rivano Mochtar.**(CR-2/Red)

Artikel sebelumyaFantastis, 215 Jembatan Gantung Pedesaan Akan Digeber Pemkab Bogor Bersama TNI
Artikel berikutnyaPengrajin Anyaman Bambu di Cibiru Sukabum, Terus Berkreasi Meski Ditengah Pandemi