Aliansi BEM Sukabumi Pelototi Kebijakan Pemda Kota dan Kabupaten Sukabumi Selang Keputusan Perpajangan PPKM

48
Aliansi BEM
Foto Dok/Aksi : Aliansi BEM Sukabumi, disela aksi orasinya menyoal kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Sukabumi, yang dinilai harus diawasi.
JABAR, banten.indeksnews.com_Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (Aliansi BEM) Se-Kabupaten Sukabumi menolak keras dan siap mengawal kebijakan pemerintah kepada warga masyarakat yang terdampa perpanjangan Pemberlakuam Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga waktu tanggal 25-26 Juli 2021.

Keputusan pemerintah untuk awal PPKM darurat Jawa-Bali dan belasan Kota/Kabupaten/Provinsi lainya, dimulai 03_20 Juli lalu, dilanjutkan PPKM diputuskan diperpanjang hingga 25 Juli, dinilaiAliansi BEM Sukabumi sangat merugikan rakyat atau masyarakat terdampak, khususnya para pedagang kecil dan pelaku UMKM, Nelayan, dan pelaku usaha kecil lainnya.

Berdasarkan kajian dari konsolidasi bersama Aliansi BEM Se-Kabupaten Sukabumi, terdapat sejumlah fakta-fakta yang bisa disorot terkait PPKM Darurat, khususnya di Kota maupun Kabupaten Sukabumi. Reaksi Aliansi BEM Sukabumi menyoal dengan cara melakukan agitasi dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), di depan Pemerintah Kota sukabumi dan Pendopo Kabupaten Sukabumi, 21 Rabu 2021.

Aliansi BEM
Foto Dokumentasi Aliansi BEM Sukabumi.

Dalam agitasi Aliansi BEM Se-Sukabumi/ABSI, memutuskan akan terus mengawal perjuangan warga masyarakat, dalam pemberlakuan PPKM. Meskipun pemerintah memeperjang pemberlakuan PPKM ini dan melonggarkan kebijakannya kepada msyarakat yang terdampak. Akan tetapi, Aliansi BEM Se-Sukabumi/ABSI akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Sebagai mana dalam Intruksi Mendagri No 22 Tahun 2021 tersebut, bahwa pemerintah pusat akan melonggarkan kepada para terdampak selama PPKM darurat 03-20 juli 2021 berlaku. Maka dari para pedagang kaki lima dan para terdampak di bolehkan lagi untuk melaksanakan aktivitas jualannya, akan tetapi Presiden RI Joko Widodo pada 20 Juli 2021, bahwa kebijakan dalam hal sosial itu di kembalikan kepada pemda,” cetus Muhammad Gonim, Ketua Koordinator Aksi Aliansi BEM Se-Sukabumi/ABSI, dalam pesan yang disampaikan dalam pesan singkat Whatsapp.

Oleh karena itu, Gonim menegaskan, Aliansi BEM Sukabumi akan mengawal kebijakan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam perjalanan pemberlakuan PPKM Darurat kepada para terdampak.

“Kami (Alokasi BEM Sukabumi/ABSI akan mengencangkan ikat pinggang, untuk mengawal kebijakan pada pemerintah daerah, agar para berdagang bisa kembali berdagang seperti semula meskipun dengan prokes yang ketat. Jika Pemerintah Kota maupun Kabupaten Sukabumi tidak mengizinkan mau bagaimana?” kata Godim.

Alokasi BEM Sukabumi/ABSI dalam berjuang, Godim marasakan memirisan dengan melihat kondisi masyarakat sesuai realita, berpikir bagaimana para pedagang yang terdampak bisa kembali beraktivtas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, Aliansi BEM Sukabumi/ABSI akan kembali turun kejalan untuk melakukan aksi bersam dengan penuh perjuangan untuk masyarakat.

“Pemerintah Daerah (Pemda) wajib dan harus memberikan semua jaminan untuk yang terdampak, mulai jaminan keselamatan, jaminan dampak sosial. Jaminan kesehatan bukan tentang mencegah penularan virus, bukan hanya memberikan bantuan sosial untuk menggugurkan kewajiba. Melainkan hak atas bertahanan hidup masyarakat itu harus diprioritaskan dan terpenuhi, sesui Undangan-Undang Nomor 6 Tahun 2008 pada Pasal 55, itu harus diperhatikan dan dijalankan oleh pemerintah daerah,” tandas Godim.**

Artikel sebelumyaGaram Krosok, Cara Mudah dan Murah Rontokkan Corona
Artikel berikutnyaHujan Lebat Menerjang China Ribuan Jiwa Diungsikan