Tak Hanya Tommy Soeharto, Satgas Akan Panggil Semua Obligor BLBI

Tak Hanya Tommy Soeharto, Satgas Akan Panggil Semua Obligor BLBI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
JAKARTA,banten.indeksnews.com- Tidak hanya kepada Tommy Soeharto. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan dilakukan kepada semua obligor dan debitur.

Dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (25/8), Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI) mengungkapkan, pemanggilan dilakukan kepada sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI, dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun tidak hanya pada Putra Manta Presiden ke dua RI .

Melalui rilis media, Kemenko Polhukam menyebutkan Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir memiliki hutang Rp 2,6 triliun. Tidak hanya itu di luar Tommy, masih banyak yang memiliki hutang belasan triliun untuk BLBI.

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar,” tegas Mahfud.

Menko Mahfud juga menerangkan, dirinya sudah bicara dengan para penegak hukum, mulai Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. “Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana,” tegasnya.

Menurutnya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif, karena pemerintah akan tegas soal ini. Terlebih, Presiden Joko Widodo hanya memberi waktu hanya sampai Desember 2023. Ia pun berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.

-
Artikel sebelumyaBrand expert : Apakah itu kekuasaan?
Artikel berikutnyaBrand Expert Pembahasan Komisi XI DPR RI hingga saat ini masih terus alot.