Brand Expert: Kabinet Presidensiil atau parlementer?

111
Brand Expert: Kabinet Presidensiil atau parlementer?
brand expert
JAKARTA, banten.indeksnews.com- Brand Expert melihat Politikus Partai Demokrat Benny K Harman mengaku sependapat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menganggap presiden sebagai petugas partai.

Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kedudukan presiden dan anggota DPR yang terpilih berdasarkan pengajuan atau pengusungan dari partai politik. Kepada Brand Expert senin 30 Agustus 2021.

Zaman old presiden dipilih MPR. Brand Expert menerangkan Oleh karena itu ada istilah Mandataris MPR. Sekarang beda pilpres secara langsung. Kelihatannya presidensiil tapi pilpres didahului dengan pileg pemilihan legislatif.

Bila Hasilnya pileg legislatif dibawah 20% maka capres turun.

Makanya capres paling 2 atau 3. Zaman old ada capres KIH koalisi Indonesia Hebat dan KMP koalisi merah putih.
Apakah artinya Indonesia itu kabinet parlementer?

1. Buktinya pileg duluan, siapa partai yang punya 20% kursi boleh mencalonkan capres, Alhasil kata bu Mega capres Jokowi adalah Capres partai KIH. atau petugas partai.

2. Kabinet disusun bersama oleh koalisi KIH, artinya seperti resufle bulan September ini disetujui oleh koalisi partai.

Bedanya adalah, masih ingat tahun 1998 saat itu presiden Soeharto tapi ketua sekber Golkar meliputi Golongan karya, TNI dan Polri, dan PNS adalah Habibie. Sehingga Soeharto dijatuhkan partai.

Saat Gus Dur naik sekber partai adalah poros tengah Amin rais.

Saat kabinet SBY ketua sekber adalah Jusuf Kala. Bisa dikatakan pemimpin partai nya jusuf Kala.

Kemudian sekber ganti ARB Abu Rizal. Oleh karena itu, penentuan Menteri disetujui oleh sekber partai. Saat Jokowi naik ketua sekber koalisi KIH kurang dari 51% oleh karena itu pemimpin sekber partai saat itu adalah seluruh MD 3 yaitu ketua DPR, DPD dan MPR adalah KMP koalisi merah putih. Saat itu wakil ketua DPR yang naik setya novanto, fahri hamzah, dan Fadli zon.

Gara gara Jokowi merangkul PAN, PPP, dan akhirnya KMP bubar, sekber partai dikuasai oleh Megawati. Sekarang, karena ada KIH dan KMP bersatu dengan masuknya menteri pertahanan RI dan Menteri kelautan dari Gerindra maka Jokowi memimpin sekber partai.

Oleh karena itu, akhirnya partai Demokrat dan PKS dikucilkan, dicuekin, dilupakan. Setiap pengesahan undang undang langsung dipimpin oleh Jokowi. Sehingga perpu omnibus Law, perpu ormas terlarang, perpu covid, perpu BLBI segera disahkan undang undang.

Artikel sebelumyaKPK Amankan Bupati Probolinggo dan Anggota DPR Terkait OTT
Artikel berikutnyaBossman Mardigu Sarankan Pecat Pejabat Teras BPOM, dr Tifa Bicara Tegas!