KPK beberkan Tarif Harga Jual Beli Jabatan Bupati Probolinggo Puput Triana Sari dan suami

70
KPK beberkan Tarif Harga Jual Beli Jabatan Bupati Probolinggo Puput Triana Sari dan suami
JAKARTA,banten.indeknews.com- KPK Alexander Marwata Wakil Ketua mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Triana Sari dan suami yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan kepala desa.Ia mengatakan bahwa perkara berkaitan dengan penyelenggaran pemilihan kepala desa yang diagendakan pada Desember 2021, namun diajukan September dengan alasan tertentu.

“Dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat,” kata Alex dalam konfersi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

“Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat,” imbuhnya. Alex Wakil Ketua KPK  mengajelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pejabat kepala desa.

Ia menyebut harus ada persetujuan dari suami Bupati Probolinggo yakni Hasan Aminuddin dalam bentuk taraf nota dinas pengusul nama.

“Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS,” tuturnya.

Tidak hanya itu, calon pejabat kepala desa juga diminta memberikan sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan oleh Bupati Probolinggo Puput Triana Sari.

“Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar,” ungkapnya.

BACA JUGA:  BLBI: Kaharuddin ongko taipan orde baru diburu satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Rp 8 trilyun
Artikel sebelumyaBossman Mardigu Sarankan Pecat Pejabat Teras BPOM, dr Tifa Bicara Tegas!
Artikel berikutnyaKabagops Polres Jakpus yang Sempat Pingsan Dikeroyok Massa HRS Kini Membaik