Mahfud MD Tegaskan Akan Gunakan Tanah Sitaan Kasus BLBI Untuk Bangun Lapas

71
Mahfud MD Tegaskan Akan Gunakan Tanah Sitaan Kasus BLBI Untuk Bangun Lapas
Mahfud MD Menko Polhukam
JAKARTA,banten.indeksnews.com – Mahfud MD Menko Polhukam mengatakan akan menggunakan tanah-tanah sitaan dari obligor-obligor dan debitur-debitur kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun lembaga pemasyarakat (lapas) yang lebih manusiawi.

“Daripada tidak dirampas dari obligor-obligor, debitur-debitur yang melakukan pembangkangan atas utangnya, itu satu. Dan itu tidak terlalu sulit, tinggal kami nanti mencari anggarannya,” ujarnya Mahfud MD seusai berkomunikasi dengan Menkumham Yasonna Laoly membahas soal overkapasitas lapas di Indonesia, Rabu (8/9/2021).

Menurut Mahfud MD, hampir semua lapas yang overkapasitas didominasi 50 persen oleh narapidana dengan kasus narkoba.

Apalagi, Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Hasilnya, pemerintah berhasil mengambil kembali terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2. Penguasaan laha dilakukan secara serentak di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Tangerang secara terpusat di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua.

“Dari 49 bidang tanah itu yang paling besar di Bogor. Terdapat 2 bidang tanah total seluas 5.004.420 m2 di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 2.013.060 m2 dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas 2.991.360 m2,” ujarnya.

Selanjutnya Mahfud menyatakan dirinya sudah lama bicara soal situasi lapas yang penuh.

“Sebenarnya saya sudah lama bicara situasi lembaga pemasyarakatan ini dengan Menkumham sudah, beberapa kali presentasi di tempat saya, saya juga dengan Pak Reinhard ini juga sudah berkunjung ke daerah-daerah tertentu untuk melihat betapa Lembaga Pemasyarakatan itu sudah tidak kondusif,” katanya.

Mahfud menjelaskan lebih dari 200.000 narapidana atau warga binaan itu separuhnya itu, 50 persennya kasus narkoba.

“Bayangkan satu kejahatan mendominasi 50 persen, sisanya kejahatan-kejahatan lain yang jumlahnya sedikit-sedikit. Ini tentu ada sesuatu yang harus kita dibicarakan lagi bagaimana menangani kejahatan narkoba,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Mahfud menambahkan persoalan over kapasitas narapidana di lapas bukanlah hal baru. Sejak menjadi Anggota DPR Tahun 2004, Mahfud mengatakan sudah mengetahui persoalan ini.

“Saya sudah berkeliling sejak tahun 2004 menjadi anggota DPR, berkeliling ke seluruh Indonesia melihat lapas-lapas kita itu penuh, jadi 1 kamar yang tidak terlalu luas itu isinya bisa 20- 30 orang,” ungkapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyyatakan saat dirinya dangan Reinhard ke Pasuruan ada satu kamar kecil yang isinya 40 orang.

“Terakhir saya bersama Pak Reinhard ke Pasuruan ada satu kamar hanya kecil gitu, kamar yang tidak terlalu luas isinya 40 orang dan itu semuanya narkoba.” ujar Mahfud.

Dengan gambaran tersebut serta ada insiden kebakaran yang menewaskan 41 narapidana di Lapas kelas 1 Tangerang. Mahfud menegaskan pemerintah akan segera merencanakan pembangunan lapas.

“Ini sejak tahun 2004 itu dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini itu. Tadi saya dengan Pak Menkumham segerakan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat,” tandasnya.

Artikel sebelumyaKapolresta Tangerang Cek Rutan Jambe, selepas Rutan Tangerang Kebakaran
Artikel berikutnyaDiberitakan Kongkalikong Kegiatan DKUKM Tangsel Tidak Memiliki Dasar,Kabid Dinkop UKM Sebut Ada Pihak Tak Senang