Anggota DPR RI Heri Gunawan, Fit Proper Test KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Harus Kredibel

JAKARTA,banten.indeksnews.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI terhadap sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP).

Melansir dari website resmi Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra mengingatkan, pentingnya kredibilitas kepada calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020.

Legislator Senayan Hergun sapaan akrabnya, mengungkapkan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/03/21) lalu. Dihadiri 4 calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020. Adapun keempat KAP tersebut yaitu KAP Husni Wibawa dan rekan, KAP Heliantono dan rekan, KAP Sriyadi Sugeng Elly dan rekan, dan KAP Drs Kartoyo dan rekan.

“Saya ingatkan pentingnya metodologi yang akan dilakukan masing-masing KAP. Sebab auditor perlu menjamin keberlangsungan sistem dan prosedur dengan adaptasi peraturan-peraturan khususnya dalam BPK, agar menjadi KAP yang kredibel,” tegas Hergun anggota DPR dari dapil Sukabumi.

Hergun menjelaskan, masing-masing KAP bergiliran menyampaikan visi misi selama 10 menit. Setelah presentasi masing-masing KAP, Komisi XI DPR RI selanjutnya melakukan pembahasan melalui agenda rapat internal untuk menentukan KAP yang nantinya akan diumumkan pada agenda rapat paripurna mendatang.

“Kami ucapkan terima kasih kepada KAP yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini, dengan mengucap syukur kepada Tuhan YME, RDPU ini saya tutup,” jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Sebelumnya, lanjut Hergun dalam pembukaan rapat, Dolfie sempat menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan dilakukan oleh akuntan publik.

Berdasar ketentuan tersebut, BPK dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan nama. Untuk itu, Komisi XI menggelar fit and proper test terhadap 4 KAP tersebut.(trd/red)

Artikel SebelumnyaAplikasi Asli Sukabumi “SeeMitra” Mudahkan Pemasaran UMKM Secara Nasional
Artikel BerikutnyaBenyamin Davnie: Berharap Warga Kota Bisa Saling Bantu dalam Kemajuan Kota Tangsel, Saat Membuka Acara Upgrading Pengurus NU Tangsel