Brand Expert Pembahasan Komisi XI DPR RI hingga saat ini masih terus alot.

Brand Expert Pembahasan Komisi XI DPR RI hingga saat ini masih terus alot.
Padi
JAKARTA, banten.indeknews.com- Brand Expert melihat pembahasan perpajakan di DPR RI Komisi XI DPR RI hingga saat ini masih terus membahas terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) MADIH alot. Kali ini mengadakan dengar pendapat dari para pengusaha, salah satunya Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo).

Brand Expert melihat Ketua Apindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, dalam paparannya, Aprindo telah memberikan tiga catatan penting terkait RUU KUP tersebut.

Brand Expert coba menerangkan Mengapa kok perlu PPN?
Logika orang keliru menanggapi PPN di Sembako

1. Dianggap bahan pokok kok dibebankan pajak?
2. PPN ditakuti menambah beban 10%.

Pajak PPN ini untuk tracing seperti OTG kita gak tahu Siapa kemana dimana? Perdagangan sembako pun tidak ada lacak, siapa menjual berapa dimana kemana? Alhasil Bulog pak Buwas puyeng dengan penimbun gula, beras, bawang merah, bawang putih, bawang Bombay.

Dengan lacak perdagangan lewat PPN jelas pemda tahu siapa pedagang nya, siapa pembeli nya siapa bandar nya sampai lacak siapa nama biangkerok nya.

Kedua, PPN bukan 10% di tiap level, namun hanya sekedar 1% saja pajak pertambahan nilai. Ada PPN in & out.

Orang pikir bandar beras itu ga kriminal seperti bandar narkoba. Barang nya legal, beras, namun trik menimbun itu pasal subversive jaman jadul.

Sekarang ya bablas, dulu dibatasi satu desa satu selep penggilingan maksimum 5 ton stok. Truk beras masuk ke desa yang lebih dari batas dicegat koramil kena pasal.

Sekarang satu desa terserah 5-10 selep. Kembung sampai meletus terserah.

Artikulli paraprakBrand expert : Apakah itu kekuasaan?
Artikulli tjetërPemprov Banten Borong 4 BKN Award 2021, Warek Untirta : Prestasi yang Membanggakan