Bupati Nganjuk Novian Rahman Diduga Patok Tarif Rp 10-150 Juta, Untuk Jabatan Level Perangkat Desa

JAKARTA, Banten.indeksnews.com- Bareskrim Polri mengungkapkan modus dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kasus dugaan tersebut menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri, Djoko Poerwanto membeberkan tindak pidana yang melibatkan beberapa Camat dan seorang perantara yang merupakan Ajudan Bupati Nganjuk, M. Izza Muhtadin. Kata Djoko, para camat tersebut menyetor sejumlah uang melalui perantara untuk menempati jabatan tertentu yang direkomendasikan.

“Modus operandi, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk┬ámelalui oknum Ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat Kecamatan di Jajaran Kabupaten Nganjuk,” ujar Djoko di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Senin (10/5/21).

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menambahkan, nominal uang yang diserahkan oleh masing-masing camat berkisar antara Rp 10-15 juta hingga paling tinggi Rp 150 juta.

“Dari informasi penyidik, untuk di level perangkat desa itu antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas kita dapat informasi sekitar Rp 150 juta. Ini masih awal pemeriksaan,” kata Agus.

Dalam perkara ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka penerima hadiah (dugaan gratifikasi) atau janji terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Selain itu, sejumlah pihak yang ikut ditetapkan tersangka yakni Dupriono selaku Kepala Kecamatan (Camat) Pace, yang diduga sebagai pemberi hadiah atau janji. Edie Srijato Camat Tanjunganom dan Plt. Camat Sukomoro, yang diduga sebagai pemberi hadiah atau janji.

Kemudian Haryanto, Camat Berbek yang diduga sebagai pemberi hadiah atau janji. Bambang Subagio, Camat Loceret, Tri Basuki Widodo, Mantan Camat Sukomoro, M. Izza Muhtadin, ajudan Bupati Nganjuk, sebagai perantara suap.

Dalam kasus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk Novi Rahman, delapan unit telepon genggam dan sebuah buku tabungan Bank Jatim.

Dalam penanganan kasus dugaan tersebut, penyidik menindaklanjuti perkara dengan menjerat tersangka dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

Iklan

Artikel SebelumnyaKomedian Sapri Meninggal Dunia Karena Penyakit Gula, Sahabat Komedian Pantun Berduka
Artikel BerikutnyaPelatih Persib Robert Alberta Pantau Program Latihan Mandiri Pemain, Usai Laga Piala Menpora