Pemda DIY Beri Sanksi Atas Pemaksaan Pakai Jilbab Pada Siswi Yang Dilakukan Oknum Guru SMAN 1 Banguntapan

Pemda DIY Beri Sanksi Atas Pemaksaan Pakai Jilbab Pada Siswi Yang Dilakukan Oknum Guru SMAN 1 Banguntapan
Foto Ilustrasi
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) menyiapkan sanksi apabila terbukti ada pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul.

“Dalam proses yang kita lakukan, kalau memang di kemudian hari ada oknum dari sekolah itu melakukan pelanggaran ya tentunya harus diberi sanksi,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya dikutip dari laman resmi Pemda DIY, Selasa 2 Agustus 2022.

Disdikpora DIY telah memeriksa kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), guru agama, serta wali kelas SMAN 1 Banguntapan Bantul terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi beragama Muslim kelas X pada Senin 1 Agustus 2022. Menurut Didik, apabila dari hasil penyelidikan terbukti sekolah melakukan pelanggaran, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY akan memberikan sanksi. Soal bentuk sanksinya, Didik belum dapat memastikan.

“Sanksinya nanti kita lihat dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, di sana nanti kita kita lihat seberapa jauh tingkat pelanggaran yang dilakukannya apabila terbukti,” ujar Didik.

Sejauh ini, menurut dia, guru yang diduga terlibat telah memberikan penjelasan berbeda sehingga perlu dilakukan cek silang dengan pihak terkait lainnya. Didik menuturkan bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 sudah diatur bahwa tidak boleh ada pemaksaan menggunakan atribut agama tertentu di sekolah negeri.

Kasus ini berawal dari Oknum guru sekolah negeri SMAN 1 Banguntapan memaksa siswinya mengenakan jilbab sehingga siswi tersebut mengalami depresi dan menangis di toilet sekolah selama satu jam karena diduga dipaksa memakai jilbab

Kemudian pada 19 Juli 2022, siswi tersebut dipanggil guru BP. Dia ditanya kenapa tidak memakai jilbab, lalu dia menjawab belum mau. Siswi tersebut diinterogasi lama dan merasa dipojokkan. Setelah itu, dia dipaksa memakai jilbab dan  merasa tidak nyaman.

Akibat peristiwa ini, anak tersebut sangat trauma dan tidak mau sekolah di SMAN 1 Banguntapan lagi.

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan bahwa kasus pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri sudah termasuk perundungan.

Oknum sekolah negeri SMAN 1 Banguntapan yang memaksa siswinya mengenakan jilbab harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemda DIY.

“Indonesia negara hukum, Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 termaktub kalimat bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” jelasnya, seperti yang dikutip PortalYogya.com dari Jogjaprov, Kamis (03/08/2022).

Tak hanya itu, sebagai daerah istimewa, DIY memiliki acuan pada Undang-undang Keistimewaan (UUK) No.13 Tahun 2012 dimana terdapat pasal 5 yang menegaskan komitmen DIY mewujudkan dan merawat Bhinneka Tunggal Ika.

UUK lahir juga salah satunya bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin perwujudan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.

“Seharusnya setiap ASN dilingkungan Pemda DIY menghikmahi dan melaksanakan ini dengan baik. Apalagi ASN kalangan pendidik, seharusnya memiliki kesadaran dan pemahaman konstitusi lebih baik,” imbuhnya.

Artikel SebelumnyaPolisi Tangkap 1 Pelaku Pencuri Serbuk Katalis di Kilang Pertamina Cilacap
Artikel BerikutnyaCaca Garut Penjual Video Syur, Nakalnya Sejak SMP Sering Langgar Aturan Sekolah