Kasus Dugaan Suap Puluhan Miliar di Ditjen Pajak, Menkeu Harus Bertindak

JAKARTA,banten.indeksnews.com_ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap tersebut diduga melibatkan oknum pejabat di Ditjen Pajak. Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI harus segera turun tangan.

Melansir dari website resmi Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR RI, mengungkapkan dalam keterangan persnya, Rabu (03/03/21) lalu. Mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penyidik KPK sedang memproses kasus ini dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya.

“Modusnya pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah dalam kewajiban pajak perusahaannya,” kata Hergun sapaan akrab Legislator Senayan besutan Partai Gerindra ini.

FB IMG 1585092739902

Ditambahkan Hergun, KPK telah melakukan penggeledahan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa perusahaan yang diduga menyuap pemeriksa pajak. Legislator dapil Jabar IV itu menyerukan agar Menkeu Sri Mulyani membersihkan Ditjen Pajak dari oknum-oknum yang memanipulasi pajak.

“Proses hukum tetap dilakukan oleh KPK. Namun, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab menempatkan birokrasi yang bersih di Ditjen Pajak. Ini sungguh ironis. Negara sedang kekurangan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok,” sesal Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR ini.

Perlu diketahui, lanjut Hergun, APBN 2020 dan APBN 2021 dipatok defisit Rp 1.000 triliunan. Merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.

“Dalam sepuluh tahun terakhir rasio pajak mengalami penurunan. Pada 2010 masih di level 12,9 persen. Namun, pada 2018 turun menjadi 11,4 persen. Tahun 2019 turun kembali menjadi 10,73 persen. Sementara pada 2020 diproyeksikan hanya 7,9 persen dan di 2021 sebesar 8,18 persen,” papar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.** (mh/es/cr-1)

WhatsApp Image 2021 03 11 at 11.34.56 768x871 1umat Islam

Artikulli paraprakKegiatan Penting di Lima Tahun Kedepan, Pemkab Sukabumi Perlu Dana Cadangan Yang Harus di Persiapkan
Artikulli tjetërAkademisi Muda Sukabumi Laporkan Dugaan Tipikor HGU Cikembang Raya dan Pekerjaan Fiktif di Dinkes, Kejari Bentuk Tim Khusus