Kementerian ATR/BPN Ganti Sertifikat ke Elektronik, Awas Oknum Petugas BPN Gadungan Gentayangan

JAKARTA,jawabarat.indeksnews.com_
Kementerian ATR/BPN wacanakan menganti penerbitan sertifikat elektronik sebagai pengganti sertifikat kertas kepemilikan tanah tahun 2021. Ironinya, dalam pengantin tersebut, memunculkan berbagai isu di tengah masyarakat.

Informasi yang dihimpun, dalam penerbitan sertifikat elektronik sebagai pengganti sertifikat kertas kepemilikan tanah yang diterapkan Kementerian. Selain itu, muncul kabar membingungkan masyarakat, jika Kantor ATR/BPN akan menarik sertifikat lama untuk diproses secara digital.

“Ya, Kementerian Agraria dan ATR/BPN memastikan dalam waktu dekat ini tak akan menarik sertifikat tanah secara sepihak untuk ditukar dengan versi elektronik. Jadi untuk menghindari oknum yang memanfaatkan situasi. BPN tidak akan proaktif, bahkan jangan sampai layani jika ada yang mengaku petugas BPN menarik sertifikat, jangan dilayani, itu tidak akan ada,” seru Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, Jum’at (05/01/21).

Melansir dari merdeka.com, Himawan mengatakan, BPN akan melihat dulu kesiapan dari suatu daerah untuk bisa dilakukan pengalihan ke sertifikat elektronik. Kemudian, proses tersebut akan dijalankan secara bertahap.

“Tentu kalau dilihat polemik yang dilihat hanya Pasal 16 ayat 3 (Permen ATR/BPN Nomor 1/2021), seolah-olah di sini menyebut Kantor Pertanahan akan menarik. Jadi intinya kalau kita runut dari sebelum-sebelumnya, kita memproses dulu data-data yang ada, setelah siap batu mengganti,” papar Himawan.

Dalam proses pengalihan ke sertifikat elektronik ini, Himawan menjelaskan masih panjang lantaran ada daerah-daerah yang secara data belum tervalidasi. Oleh karenanya, Kementerian ATR/BPN akan memulainya dari kota dan tempat yang secara data sudah cukup baik.

“Proses dimulai dari instansi pemerintah daerah dulu, karena instansi pemerintah mungkin sudah enggak bergerak lagi, sudah tidak dipecah lagi. Mungkin seperti itu tahapannya,” kata Himawan.

Untuk itu, BPN akan memproyeksikan dan menyampaikan transformasi sertifikasi elektronik tersebut pada semester I 2021. Setelah itu proses akan berlanjut ke badan hukum sebelum masuk ke masyarakat.

“Itu pun kita lihat dari daerah-daerah yang secara data valid, kalau sudah ada sertifikat elektronik jangan ada dua sertifikat. Untuk itulah sebenarnya prosesnya mengganti,” tandasnya.

 

kementerian
Petugas menunjukkan perbedaan sertifikat tanah asli dan palsu saat rilis kasus sindikat mafia tanah di Jakarta 2020 lalu. Polda Metro Jaya bersama Kementerian ATR/BPN berhasil mengungkap sindikat mafia tanah dan menahan 10 tersangka.

Sertifikat Tanah Berubah Jadi Elektronik, Begini Ketentuan dan Prosesnya :

Dengan perapkan pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik pada 2021 ini. Ternyata ada proses dan ketentuan sertifikat tanah bisa berubah dari analog atau dokumen kertas menjadi elektronik.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR, Dwi Purnama mengungkapkan proses masyarakat bisa memiliki sertifikat tanah elektronik ini.

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik untuk penerbitan sertifikat tanah elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar.

Sedangkan penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya.

“Jika tidak ada penarikan sertifikat tanah dalam bentuk dokumen yang sudah dimiliki masyarakat. Sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertipikat analog oleh kepala kantor, jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data maka sertipikat analognya ditarik oleh kepala kantor di gantikan oleh sertifikat elektronik,” jelas dia dalam keterangan rilisnya Dwi Purnama.

Adapun hal yang melatar belakangi keberadaan sertifikat tanah elektronik ialah untuk efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kemudian mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

“Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan,” ujar Dwi Purnama.

Selain itu, Dwi menjelaskan sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Dalam hal penyelenggaraannya, nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

“Hal ini dikarenakan beberapa hal yakni pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar, sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia. Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia, kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk,” tandas Dwi.**

Artikulli paraprakDua Ekor Harimau Sinka Zoo Lepas, Seorang Pawang Tewas Diterkam
Artikulli tjetërDensus 88 Dalami Keterlibatan Munarman Terkait Kasus Dugaan Terorisme Makassar