Menteri PAN-RB Akan Rekrutmen CPNS 2021, Dengan Jumlah Kuota Terbatas

Menteri
ILUSTRASI REKRUTMEN CPNS.
JAKARTA,jawabarat.indeksnews.com_
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, pastikan wacana Pemerintah akan segera membuka rekrutmen untuk Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) di tahun 2021.

Namun, menurut informasi yang dihimpun, rekrutmen CPNS di tahun 2021, Kementrian PAN-RB dikabaran akan membatasi jumlah kuota rekrutmen CPNS tahun ini.

Selain itu, waktu dan ketentuan rekrutmen CPNS masih menjadi rahasia. Akan tetapi, ada tambahan kuota di lowongan untuk tenaga medis dokter, perawat hingga tenaga penyuluh kesehatan.

“Ya, dikondisi pandemi Covid-19, Untuk tahun ini banyak kementerian yang tidak banyak mengusulkan untuk rekrutmen tenaga baru,” jelas Tjahjo Kumolo, Rabu (20/1/21).

Misalkan, kata Tjahjo ada sebanyak 100 PNS yang pensiun, jadi tidak harus merekrut 100 CPNS juga. Mungkin bisa 25-50 CPNS dengan berbagai inovasi-inovasi baru dan prestasi baru.

Untuk waktu, Ia masih menunggu informasi lanjutan dari berbagai kementrian dan lembaga terkait usulan banyaknya kebutuhan lowongan CPNS.

“Kebutuhan lowongan untuk CPNS, kami sampaikan masih dapat berubah-ubah (dinamis),” beber dia.

Tjahjo mengungkapkan, hingga September 2020 lalu, kementerian dan lembaga pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 334.041 formasi permohonan CPNS.

‘Ini rincian usulan ke pemerintah pusat sebanyak 104.196 formasi, diantranya Pemda sebanyak 229.845 formasi yakni, 99.352 formasi guru, 68.447 tenaga kesehatan dan 62.046 tenaga teknis,” tandas dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, kebijakan pemerintah terkait pembubaran lembaga nonstruktural berdampak pada pengurangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) karena harus pensiun dini secara massal.

“Perampingan organisasi, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS dan pengurangan PPPK dilakukan secara masal,” kata Syamsurizal.

Syamsurizal meminta, pemerintah berkonsultasi dengan DPR sebelum adanya membubarkan organisasi/lembaga.

“Pemerintah sebelumnya berkonsultasi dahulu ke DPR, itu berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan maupun kebutuhan pegawai (CPNS),” jelas Syamsurizal.**

Artikulli paraprakPuncak Cisarua Bogor Dihantam Insiden Banjir Bandang, Tim BPBD Disiagakan
Artikulli tjetërOrganisasi Mengajarkan Pentingnya Kebersamaan Dalam Mencapai Tujuan