Ratusan Titik di Jawa Bali Terapkan PPKM Darurat dan Belasan Kota Kabupaten di Luar Jawa Bali

JAKARTA, banten.indeksnews.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sebanyak 651 titik Kota/Kabupaten di Jawa-Bali, dilakukan penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 dan 15 wilayah Kota/Kabupaten di luar Jawa-Bali.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menjelaskan penetapan penyekatan disejumlah titik ini sejalan dengan kriteria PPKM Darurat, yaitu masuk dalam level asesmen 4, bed occupation rate (BOR) lebih dari 65%, kasus aktif Covid-19 meningkat siginifikan, dan capaian vaksinasi kurang dari 65%.

“Meningkatnya kasus Covid-19 yang begitu signifikan, membuat pemerintah mendorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM Darurat,” kata Airlangga Hartanto Menko Bidang Perekonomian dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu 9 Juli 2021 kemarin.

Berikut ini 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang diminta untuk terapkan PPKM Darurat:

-Kota Tanjung Pinang
-Kota Singkawang
-Kota Padang Panjang
-Kota Balikpapan
-Kota Bandar Lampung
-Kota Pontianak
-Kabupaten Manokwari
-Kota Sorong
-Kota Batam
-Kota Bukittinggi
-Kabupaten Bontang
-Kabupaten Berau
-Kota Padang
-Kota Mataram
-Kota Medan.

“Adapun peraturan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali, menurut Airlangga Hartarto, tetap mengacu sesuai dengan sesuai dengan Instruksi Mendagri No 15, 16, dan 18 tahun 2021,” jelas Airlangga.

titik
Ilustrasi.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Rudy Antariksawan menambahkan, penyekatan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang sebelumnya 407 titik ada penambahan menjadi 651 titik.

“Ada penambahan titik penyekatan PPKM darurat di Jawa Bali, dari semula 407 titik kini menjadi 651 titik. Ada penambahan terus karena ada wilayah aglomerasi. Hampir 60 persen mereka kerjanya ke Jakarta,” ungkap Kombes Rudy Antariksawan.

Kombes Rudy menambahkan, dari data awal 407 untuk di jakarta 63 titik, Banten 39, jadi jumlahnya 651, peningkatan terus dinamis, waktu pertama operasi ada 407.

“Jumlah titik mendapatkan peningkatan terus tiap hari, jajaran dan kewilayahan terus berupaya mengevaluasi,” papar Kombes Rudy.

Rudy menuturkan saat ini mobilitas warga sudah terpantau berkurang. Terlebih perkantoran non-esensial yang memaksa tidak menguntungkan, sudah mulai dilakukan penindakan

“Masyarakat juga sudah tahu saya bekerja di non-esensial, non-kritikal, perusahaan bandel pun sudah dilakukan penindakan juga, jadi dia tak memaksa karyawannya untuk bekerja tanpa ada aturan PPKM, hal tersebut ditetapkan untuk perusahaan kecuali esensial dan kritikal,” beber Rudy.

Rudy mengakui, penumpukan kendaraan tak lagi terjadi di sejumlah titik penyekatan, adapun antrean kendaraan sudah mengalami menurun.

“Antrean-antrean di penyekatan yang biasanya sampai sampai 5-10 kilometer sekarang tidak ada. Sekarang antrean kendaraan paling 500 meter,” kata Rudy.

Lanjut Rudy, untuk menekan laju penularan virus Corona atau Covid-19 harus dimulai dari hulu dan saat ini mobilitas warga sudah mulai berkurang.

“Alhamdulillah dari kemarin dan hari ini, sudah benar-benar kelihatan mobilitas berkurang,” pungkas Rudy.**

Artikel SebelumnyaHijacket Gelar Satu Gerakan Jutaan Kebaikan, Ajak Seribu Ustazah Sebar Jaket Gratis
Artikel BerikutnyaPPKM Darurat Diperpanjang hingga 17 Agustus 2021Benarkah ?