Ribuan Buruh Terpaksa di PHK, 74 Perusahaan di Banten Tutup

Ribuan Buruh Terpaksa di PHK, 74 Perusahaan di Banten Tutup
foto ilustrasi
Serang – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali terjadi, akibat dampak pandemi Covid-19 sejak Maret, menyebabkan 19 ribu karyawan mengalami PHK di 74 industri yang tersebar di Provinsi Banten

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat sebanyak 74 perusahaan bangkrut atau tutup akibat terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, 19.000 pekerja di PHK dan 30.000 orang dirumahkan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar gaji karyawannya.

“Ada sekitar 74 perusahaan di Banten yang ditutup, yang diputus hubungan kerjanya sudah mencapai 19 ribu orang,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Alhamidi di Serang, Senin (12/10/2020).

Alhamidi menjelaskan, ditutupnya perusahaan itu karena beberapa faktor, seperti penerapan PSBB, sulitnya mencari bahan baku, anjloknya permintaan akibat daya beli masyarakat menurun.

“Paling banyak yang ditutup itu perusahaan padat karya, seperti alas kaki, sepatu, garmen,. Ada juga kimia dan macam-macam,” ujar Alhamidi.

AIhamidi memberikan sebuah contoh perusahaan yang mengajukan PHK ke Disnaker agar mereka melakukan pemutusan hubungan kerja madiri.

Perusahaan yang dimaksud yakni  PT Nikomas Gemilang mengajukan permohonan PHK untuk 9 ribu karyawannya.

Dia mengharapkan, perusahaan dapat menyelesaikan dan memberikan hak-hak karyawannya atas pemutusan hubungan kerja ini.

Dan yang dirumahkan. “Kalau bisa jangan sampai ada yang dirumahkan, perusahaan kan bisa mengakali seperti sehari masuk, sehari libur, di-rolling gitu. Yang terpenting karyawan dapat gaji,” harapnya.

Saat ini, Provinsi Banten sedang menerapkan PSBB dari tanggal 21 September hingga 20 Oktober dengan beberapa pelonggaran, seperti memperbolehkan industri berproduksi asalkan menerapkan protokol kesehatan.

“Pemerintah sudah mempersilahkan industri tetap beroperasi pada PSBB dengan harapan pekerjanya mendapatkan penghasilan,” kata Dia.

Alhamidi pun mendorong kepada karyawan yang terdampak baik itu di PHK maupun yang dirumahkan untuk mendaftarkan diri Pra Kerja secara mandiri.

Artikulli paraprakKAMI Medan Di Bongkar Polisi, Din Syamsuddin Singgung Soal Preman Bayaran
Artikulli tjetërPWI Minta Kapolri Usut Tuntas Oknum Polisi Pelanggar Kemerdekaan Pers