Sultan B Najamudin : DPD RI Desak KPK Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi Bansos, Jangan Terganggu Kisruh Penonaktifan 75 Pegawai KPK

JAKARTA, banten.indeksnews.com-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyikapi atas kisruh munculnya pernyataan dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, terhadap dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang nilai proyeknya mencapai Rp.100 triliun.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya Selasa (18/5/21) kemarin, senator muda asal Provinsi Bengkulu ini, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segara mengungkap, khusus KPK untuk tetap mempelajari sekaligus mengkaji atau meneliti dari apa yang telah disampaikan Novel Baswedan.

“Perlu pendalaman serta pengamatan lebih lanjut dari apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan. Jika memang terbukti dengan memiliki indikasi kuat terhadap penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19, maka seluruh pihak aparat hukum mesti mengambil tindakan hukum yang tegas dan lugas hingga tuntas,” ujar Sultan B Najamudin, Selasa (08/5/21).

Hanya saja lanjut Sultan B Najamudin, hal tersebut yang diungkapkan Novel Baswedan tidak boleh hanya berangkat dari satu asumsi saja atau terkesan anggapan pengiring opini. Harus ada pembuktian di dalamnya melalui penelusuran lebih lanjut dari APH dan KPK.

“Penyidik KPK menilai ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi jika memang dari pola tersebut memiliki kecenderungan indikasi penyimpangan di seluruh daerah Indonesia, maka ini merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah yang terindikasi bermain, maka hal ini harus segera diungkap secara tuntas dan terbuka,” tegas Sultan B Najamudin.

Ditambah dengan situasi polemik hasil SK tes wawasan kebangsaan yang sedang terjadi di tubuh KPK, disusul dengan SK penonaktifan puluhan pegawai KPK yang menimbulkan kegaduhan. KPK harus tetap melaksanakan tugas penegakan hukum dalam memberantas korupsi secara profesional dengan semangat bersama dalam bingkai kelembagaan tupoksi KPK.

“Saya yakin dan berharap KPK akan profesional dalam penangani sejumlah kasus besar yang mencuat. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi terhadap KPK khusus dalam mengawasi pelaksanaan pendistribusian dana bansos di Indonesia. Hanya saja, atas polemik yang timbul ditubuh KPK saat ini, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kinerja KPK secara keseluruhan dalam memberantas praktek Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” tegas Sultan.

Untuk diketahui, dalam keterangan Novel Baswedan (18/5/21) yang menyayangkan bahwa Kasatgas penyidik kasus bansos Andre Dedy Nainggolan, merupakan salah satu pegawai KPK yang saat ini sedang dinonaktifkan berkenaan dengan hasil TWK. Dimana juga merupakan orang yang berperan dalam menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan atas kasus proyek Bansos Covid-19.

Selain itu Andre Dedy Nainggolan yang ditemani oleh Penyidik Praswad yang juga mengalami nasib sama mendapatkan SK dinonaktifkan dari pegawai KPK, keduanya berhasil menetapkan lima tersangka salam kasus korupsi bansos hingga ke meja hijau.

“Kita harus memahami bahwa apapun keberhasilan yang telah dicapai oleh KPK, merupakan prestasi kolektif dari hasil kerja keras seluruh orang-orang terbaik dan pilihan yang berada di institusi KPK dan tidak boleh menganggap bahwa KPK hanya dapat menjalankan tugasnya karena faktor kinerja satu dua orang saja. Semua yang ada didalamnya memiliki dedikasi serta integritas terhadap kemajuan Indonesia bebas dari korupsi,” seloroh Sultan.

Apalagi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), tidak serta-merta harus diberhentikan. Maka semangat dalam menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia, tidak boleh terganggu oleh polemik atau masalah hasil tes wawasan kebangsaan yang dijadikan isu murahan.

“Kita harus memberikan standing applaus serta mendukung dari langkah dan sikap yang telah diambil Presiden RI Jokowi. Beliau telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” tandas Sultan.**Iklan

Artikulli paraprakPresiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Halau Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Arus Mudik Lebaran, Ini Kata Bupati Sukabumi?
Artikulli tjetërAwas Teror Dugaan Penipuan Tagihan Pinjaman Online Menghampiri Anda, Segera Laporkan!